Banyak Kapal Ikan Nasional Masih Terlibat Illegal Fishing
Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, kembali menyoroti persoalan lama yang hingga kini masih menjadi duri dalam daging bagi sektor kelautan Indonesia: praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Ironisnya, pelaku bukan berasal dari kapal asing seperti yang selama ini dicurigai, melainkan justru dari kapal-kapal berbendera Indonesia sendiri.
Banyak Kapal Ikan Nasional Masih Terlibat Illegal Fishing
Dalam pernyataan terbarunya, Menteri Trenggono mengungkap bahwa hingga saat ini masih banyak kapal Indonesia yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin atau di luar batas aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Bahkan, ia menyebutkan bahwa sejumlah pelaku illegal fishing ini memiliki gaya hidup yang mencolok dan terkesan bertolak belakang dengan tindakannya. “Ada pelaku illegal fishing yang tinggal di kawasan elit seperti Pantai Indah Kapuk (PIK),” ungkapnya dalam satu kesempatan.
Penangkapan Ikan Ilegal dan Dampaknya terhadap Ekosistem
Penangkapan ikan secara ilegal bukan sekadar persoalan hukum, namun juga berdampak langsung pada kelestarian ekosistem laut Indonesia. Praktik ini mengabaikan prinsip keberlanjutan dan kerap menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti trawl atau jaring cantrang. Selain menguras sumber daya ikan secara masif, illegal fishing juga mengancam kelangsungan hidup nelayan kecil yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan legal.
“Illegal fishing bukan hanya mencuri ikan. Mereka juga merampas hak masyarakat pesisir dan merusak keseimbangan laut,” tegas Trenggono. Ia menambahkan bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara yang mampu menjaga kekayaan lautnya sendiri, bukan malah kehilangan sumber daya akibat ulah segelintir oknum.
Pelaku Lokal Tak Kalah Licik
Dalam narasi lama mengenai illegal fishing, banyak yang menyangka bahwa pelakunya berasal dari luar negeri seperti Vietnam, Filipina, atau Thailand. Namun realita di lapangan berkata lain. Banyak pelaku justru adalah warga negara Indonesia sendiri, dengan perusahaan perikanan domestik yang telah lama memanfaatkan celah hukum demi meraup keuntungan besar.
Lebih parah lagi, beberapa dari mereka menjalankan praktik ini dengan dukungan finansial yang besar, membuat mereka bisa hidup dalam kemewahan. “Bayangkan, mereka mengambil ikan secara ilegal, tapi tinggal di rumah mewah di PIK. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” lanjut Menteri Trenggono.
Langkah Tegas Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak tinggal diam. Sejumlah langkah strategis terus dilakukan, mulai dari penguatan sistem perizinan kapal, pemantauan aktivitas kapal melalui Vessel Monitoring System (VMS), hingga penindakan langsung di laut oleh aparat pengawas. Trenggono menekankan bahwa penegakan hukum akan terus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu, termasuk terhadap kapal domestik.
“Kami akan menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, baik kapal asing maupun lokal. Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Perlu Dukungan Masyarakat
Dalam upaya memberantas illegal fishing, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan masyarakat, khususnya nelayan tradisional, akademisi, hingga organisasi pemerhati lingkungan. Pelaporan dari masyarakat atas praktik ilegal di lautan dapat memperkuat sistem pengawasan pemerintah.
Di sisi lain, transparansi dan integritas dalam proses perizinan juga menjadi faktor penting agar pelaku usaha yang legal tidak merasa dirugikan. Sistem pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi juga harus diperkuat untuk memastikan tidak ada kapal yang beroperasi di luar aturan.
Penutup: Jangan Sampai Laut Indonesia Dikuasai Segelintir Orang
Laut Indonesia adalah warisan besar yang bukan hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir. Praktik illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal dalam negeri sendiri menunjukkan bahwa pengkhianatan terhadap bangsa bisa datang dari dalam.
Oleh karena itu, sangat penting untuk menegakkan hukum dan menjaga kelestarian laut demi keberlanjutan sumber daya serta keadilan bagi seluruh masyarakat.
