KPK Menangkap Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas praktik rasuah di lingkungan pemerintahan. Kali ini, lembaga antirasuah itu menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Edhy Prabowo, dalam sebuah operasi senyap yang berlangsung pada malam hingga dini hari.
KPK Menangkap Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan
Penangkapan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi negara yang bertanggung jawab atas sektor strategis, yakni kelautan dan perikanan. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan adanya penangkapan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
“Benar, kami telah mengamankan beberapa orang dalam kegiatan tangkap tangan yang dilakukan sejak semalam hingga dini hari,” ujar Nawawi kepada media saat dikonfirmasi.
Kronologi Penangkapan
Operasi tangkap tangan ini dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa malam, saat Edhy Prabowo baru saja kembali dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Bersama rombongannya, ia ditangkap oleh tim KPK tanpa perlawanan. Informasi awal menyebutkan bahwa penangkapan ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses ekspor benih lobster (benur), salah satu komoditas yang sempat menjadi kontroversi kebijakan di kementeriannya.
Sumber internal menyebutkan bahwa transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan penerbitan izin ekspor benur menjadi titik awal penyelidikan KPK. Praktik ini diduga melibatkan sejumlah pihak swasta dan internal kementerian yang memuluskan jalan untuk para eksportir tertentu.
Tindakan Lanjutan KPK
Setelah diamankan, Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.
Dalam kasus seperti ini, KPK biasanya akan melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Sumber menyebutkan bahwa sejumlah dokumen penting dan perangkat komunikasi juga telah diamankan sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Respons Publik dan Pemerintah
Penangkapan Edhy Prabowo menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama karena isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Publik pun bereaksi keras melalui berbagai platform media sosial, banyak yang menyatakan kekecewaan karena praktik korupsi masih marak di kalangan elit pemerintahan.
Sementara itu, Istana Negara melalui Juru Bicara Presiden menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. “Presiden tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindakan korupsi,” ujar Juru Bicara Presiden dalam pernyataan resmi.
Kontroversi Ekspor Benur
Salah satu kebijakan yang banyak menuai kritik selama kepemimpinan Edhy Prabowo di Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kebijakan ekspor benur. Di masa Menteri sebelumnya, ekspor benih lobster sempat dilarang demi menjaga kelestarian populasi lobster di laut Indonesia.
Namun, Edhy Prabowo membuka kembali keran ekspor benur dengan alasan peningkatan ekonomi dan pemberdayaan nelayan. Langkah ini menuai polemik karena dianggap membuka celah praktik rente dan eksploitasi sumber daya laut.
Kasus dugaan suap ini semakin memperkuat kritik publik bahwa kebijakan tersebut memang menyimpan kepentingan tersembunyi yang menguntungkan segelintir pihak.
Masa Depan Sektor Kelautan
Dengan tertangkapnya menteri aktif karena kasus dugaan suap, kepercayaan terhadap tata kelola sektor kelautan pun ikut tercoreng. Banyak pihak menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah diambil, termasuk transparansi dalam pemberian izin usaha ekspor hasil laut.
KPK diharapkan mampu mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, demi memberi efek jera kepada para pelaku korupsi dan memperbaiki sistem yang selama ini rawan disusupi kepentingan pribadi.
