Strategi Pengawasan Kelautan dan Perikanan di Tengah Efisiensi
Langkah efisiensi anggaran yang diberlakukan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa dampak signifikan bagi berbagai sektor, tak terkecuali sektor kelautan dan perikanan. Salah satu tantangan besar yang muncul akibat kebijakan ini adalah menurunnya intensitas operasi kapal pengawas di lautan Indonesia. Padahal, kapal-kapal ini memegang peranan vital dalam menjaga kedaulatan dan sumber daya perairan nasional dari praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing).
Strategi Pengawasan Kelautan dan Perikanan di Tengah Efisiensi
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut lebih dari 3,2 juta km² tentu memiliki pekerjaan rumah besar dalam hal pengawasan. Di tengah keterbatasan anggaran, muncul pertanyaan penting: bagaimana mempertahankan efektivitas pengawasan laut dengan keterbatasan hari operasi kapal pengawas?
Tantangan di Tengah Luasnya Wilayah Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah lama mengandalkan armada kapal pengawas untuk berpatroli di berbagai zona ekonomi eksklusif (ZEE). Namun, dengan pemangkasan biaya operasional, jumlah hari pelayaran kapal pengawas menjadi lebih terbatas. Hal ini berisiko membuka celah bagi pelaku IUU Fishing, baik dari nelayan lokal yang melanggar zona tangkap, hingga kapal asing yang kerap menyusup secara ilegal ke wilayah perairan Indonesia.
Selain risiko eksploitasi sumber daya ikan, pengurangan aktivitas pengawasan juga berpotensi memperbesar kerugian negara. Data menunjukkan bahwa IUU Fishing merugikan Indonesia hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus dibarengi dengan inovasi dan strategi baru agar pengawasan tetap berjalan optimal.
Inovasi Pengawasan di Era Digital
Salah satu langkah yang bisa diambil untuk menjawab tantangan ini adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan. Indonesia perlu memperluas penerapan electronic monitoring dan vessel monitoring system (VMS) yang dapat melacak pergerakan kapal secara real-time. Teknologi ini memungkinkan pemantauan aktivitas kapal tanpa harus selalu berada di lokasi secara fisik.
Selain itu, penggunaan drone maritim atau pesawat tanpa awak bisa menjadi solusi modern yang efisien untuk pengawasan area tertentu. Meskipun investasi awalnya cukup tinggi, dalam jangka panjang sistem ini mampu mengurangi ketergantungan terhadap kapal pengawas yang membutuhkan biaya bahan bakar dan logistik cukup besar.
Kolaborasi dengan Masyarakat dan Pihak Ketiga
Strategi lain yang bisa ditempuh adalah membangun kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat pesisir dan nelayan tradisional sebagai bagian dari sistem pengawasan. Program seperti Pengawasan Berbasis Masyarakat (Community-Based Surveillance/CBS) terbukti efektif dalam melibatkan masyarakat untuk menjadi garda depan dalam mendeteksi pelanggaran di perairan sekitar mereka.
Di samping itu, kerjasama dengan TNI AL, Bakamla, dan pihak swasta juga dapat memperluas jangkauan pengawasan. Koordinasi lintas sektor dan integrasi data pengawasan akan mempercepat respon terhadap pelanggaran serta memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan lautnya.
Strategi Jangka Panjang: Pendidikan dan Penegakan Hukum
Penting juga untuk menekankan pendekatan jangka panjang berupa pendidikan dan pembinaan kepada nelayan mengenai zona tangkap legal, pentingnya konservasi laut, dan dampak destruktif dari praktik IUU Fishing. Dengan semakin banyak pelaku usaha perikanan yang sadar hukum, potensi pelanggaran bisa ditekan.
Di sisi lain, penegakan hukum tetap harus dijalankan tegas dan konsisten. Kapal yang tertangkap melanggar aturan seharusnya dikenai sanksi berat agar menimbulkan efek jera, terutama bagi kapal asing yang seringkali mengabaikan peraturan nasional.
Kesimpulan
Di tengah keterbatasan anggaran, Indonesia dituntut untuk berpikir lebih kreatif dan strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan kelautan dan perikanan. Meskipun pengurangan hari operasi kapal pengawas menjadi tantangan utama, integrasi teknologi, kolaborasi multipihak, serta penguatan kesadaran hukum dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga kelestarian laut dan sumber daya ikan kita.
Pengawasan yang kuat tidak selalu harus mahal, asalkan dijalankan dengan cerdas, inklusif, dan berbasis data. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa tetap menjadi penjaga tangguh di perairannya sendiri.
