Desakan Pembentukan Dewan Kelautan Nasional
ga tersimpan beragam persoalan pelik yang belum tertangani secara maksimal. Salah satu masalah yang belakangan menjadi sorotan adalah meningkatnya kasus-kasus kejahatan di wilayah pesisir dan laut, mulai dari pengkavlingan wilayah laut, praktik pagar laut ilegal, hingga perusakan lingkungan seperti mangrove yang kian masif.
Desakan Pembentukan Dewan Kelautan Nasional
Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) menyoroti persoalan ini dengan serius. Mereka menilai bahwa pengawasan terhadap wilayah laut Indonesia belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Karena itu, KPPMPI mendorong dibentuknya sebuah lembaga khusus yang memiliki otoritas kuat dalam menangani berbagai isu kelautan nasional, yaitu Dewan Kelautan Nasional (DKN). Lembaga ini diharapkan bisa memiliki fungsi serupa dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang selama ini menjadi pengarah kebijakan strategis ekonomi nasional.
Masifnya Kejahatan Laut
Kejahatan di wilayah laut Indonesia bukan hanya sekadar pencurian ikan atau penyelundupan, namun juga merambah pada praktik-praktik eksploitatif yang terorganisir. Salah satu contohnya adalah praktik pagar laut yang terjadi di perairan Tangerang dan Bekasi. Praktik ini membuat akses masyarakat nelayan terhadap laut menjadi terbatas. Mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari laut, justru harus menghadapi tembok-tembok pembatas yang dibuat tanpa izin yang jelas.
Kasus lainnya terjadi di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, di mana sejumlah kawasan laut mulai dikavling dan dijadikan “properti laut” yang tidak bisa diakses masyarakat umum. Hal ini bukan hanya menimbulkan ketimpangan sosial, tapi juga mencederai prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya bisa diakses oleh semua warga negara.
Tak hanya itu, masalah lingkungan pun tak luput dari sorotan. Di wilayah seperti Pulau Biawak dan Pulau Pari, terjadi praktik perusakan hutan mangrove secara sistematis. Padahal, mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat penting sebagai penahan abrasi dan habitat bagi berbagai biota laut. Jika perusakan terus terjadi, maka bencana ekologis bukan hanya ancaman, tapi tinggal menunggu waktu.
DKN: Lembaga Strategis untuk Menjaga Kedaulatan Laut
Menyadari bahwa berbagai lembaga yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan dalam pengawasan dan penindakan, KPPMPI memandang pentingnya kehadiran Dewan Kelautan Nasional. Lembaga ini harus beranggotakan para ahli kelautan, tokoh masyarakat pesisir, akademisi, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga negara terkait.
DKN nantinya bisa berfungsi sebagai lembaga penasihat strategis bagi Presiden dalam menentukan arah kebijakan kelautan. Selain itu, DKN juga harus memiliki peran pengawasan yang konkret terhadap implementasi program-program kelautan di berbagai daerah. Dengan pengawasan yang menyeluruh, diharapkan praktik ilegal seperti pengkavlingan laut dan perusakan lingkungan bisa ditekan seminimal mungkin.
Peran Pemuda dan Masyarakat Pesisir
Usulan pembentukan DKN ini juga menunjukkan peran aktif dari generasi muda dan masyarakat pesisir dalam memperjuangkan kelestarian dan keadilan dalam pengelolaan laut. KPPMPI menyuarakan aspirasi yang selama ini kerap terpinggirkan: bahwa laut bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga ruang hidup dan budaya bagi jutaan warga pesisir di Indonesia.
Sudah saatnya negara hadir lebih konkret dalam menjaga lautnya. Tidak cukup hanya dengan penegakan hukum yang reaktif, tapi juga perlu pendekatan struktural dan kebijakan jangka panjang yang berkeadilan. Keberadaan DKN akan menjadi langkah awal menuju tata kelola laut yang lebih baik, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
