Kolaborasi Strategis dan untuk Kelautan dan Perikanan
JAKARTA, 27 Maret 2025 – Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menjalin sinergi strategis. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan keamanan, kesejahteraan, dan peningkatan kompetensi para pekerja migran Indonesia yang berkiprah di bidang tersebut.
Kolaborasi Strategis dan untuk Kelautan dan Perikanan
Kerja sama ini tidak hanya bertujuan memperluas cakupan perlindungan hukum, namun juga mendorong peningkatan kualitas SDM Indonesia yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan luar negeri. Dengan adanya penguatan sinergi antara KKP dan BP2MI, diharapkan para PMI mendapatkan pelatihan keterampilan yang sesuai standar internasional, serta pemahaman menyeluruh mengenai hak dan kewajiban mereka.
Perlindungan yang Lebih Holistik bagi PMI
Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Ishartini, menekankan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Namun, tingginya potensi tersebut harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang komprehensif dan profesional.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja di kapal-kapal perikanan internasional mendapat pelatihan yang sesuai standar dan juga perlindungan hukum secara optimal,” ujar Ishartini.
Dirinya juga menambahkan bahwa pekerja migran sektor ini rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan karena lokasi kerja mereka yang terpencil, jauh dari akses hukum dan diplomatik. Oleh karena itu, kerja sama ini menjadi sangat penting.
BP2MI: Pelatihan dan Pendampingan PMI Jadi Prioritas
Sementara itu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengungkapkan bahwa sinergi dengan KKP akan difokuskan pada penguatan pelatihan pra-pemberangkatan serta pendampingan hukum bagi PMI sektor kelautan dan perikanan. Salah satu langkah konkret yang dirancang adalah penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan industri perikanan global.
“Kami ingin para pekerja kita tidak hanya bekerja, tapi juga punya keterampilan dan pemahaman hukum yang baik. Mereka harus tahu hak-haknya dan ke mana mereka bisa meminta perlindungan jika terjadi pelanggaran,” jelas Benny.
Selain itu, BP2MI juga sedang merancang sistem informasi terpadu yang memungkinkan monitoring kondisi para PMI secara real-time, khususnya mereka yang bekerja di kapal-kapal perikanan asing.
Penguatan Regulasi dan Pengawasan
Sinergi ini juga akan diiringi dengan langkah-langkah pengetatan regulasi dalam proses rekrutmen PMI di sektor kelautan. KKP dan BP2MI sepakat untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyalur tenaga kerja serta perusahaan perikanan yang terlibat dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Langkah tersebut penting guna mencegah praktik percaloan, perdagangan orang, serta pengiriman PMI secara non-prosedural yang masih marak terjadi, terutama di daerah-daerah pesisir.
Dampak Positif bagi Kesejahteraan PMI
Diharapkan, dengan kolaborasi ini, kesejahteraan para pekerja migran Indonesia akan meningkat. Tidak hanya dari sisi finansial, namun juga dari aspek keamanan kerja dan perlindungan hak asasi. PMI sektor kelautan dan perikanan akan semakin dipandang sebagai pekerja profesional yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja internasional.
Pemerintah juga berencana untuk menyediakan jalur resmi penempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan melalui kerja sama dengan negara-negara tujuan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap tenaga kerja perikanan.
Penutup
Kolaborasi antara KKP dan BP2MI menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan di sektor kelautan dan perikanan. Dengan peningkatan kompetensi dan perlindungan yang memadai, para pekerja migran Indonesia di bidang ini tidak hanya akan membawa devisa bagi negara, tetapi juga membangun citra positif tenaga kerja Indonesia di mata dunia.
