Negara dari Sektor Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mencetak pencapaian positif dalam sektor pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Hingga tahun 2024, PNBP dari sektor kelautan dan perikanan berhasil menembus angka Rp 1,97 triliun, sebuah tonggak pencapaian yang dipandang sebagai hasil konkret dari kebijakan strategis yang terus diimplementasikan oleh pemerintah.
Negara dari Sektor Kelautan dan Perikanan
Menurut Hendra Yusran Siry, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, capaian ini bukan sekadar angka, tetapi juga mencerminkan peningkatan tata kelola dan optimalisasi potensi ekonomi maritim nasional.
“Ini merupakan salah satu pencapaian yang sangat signifikan dan menjadi bukti bahwa potensi laut kita dapat diolah secara berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kas negara,” ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (5/4).
Kebijakan Penangkapan Terukur Dorong Kenaikan PNBP
Salah satu pendorong utama peningkatan PNBP ini adalah penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur, yang mulai diberlakukan secara lebih ketat dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini memberikan kontrol terhadap aktivitas penangkapan ikan, baik dari sisi kuota, wilayah tangkap, maupun kepatuhan terhadap prinsip kelestarian lingkungan.
Dengan sistem ini, perusahaan perikanan yang memanfaatkan sumber daya laut diwajibkan untuk memenuhi komitmen pembayaran PNBP sesuai dengan zona penangkapan dan volume hasil tangkapan. Regulasi ini dianggap memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi pelaku usaha, sekaligus meningkatkan pendapatan negara dari aktivitas kelautan yang lebih tertib.
Transformasi Digital dalam Pengelolaan PNBP
Transformasi digital juga menjadi kunci dalam peningkatan penerimaan negara. Sistem pelaporan dan pembayaran PNBP kini terintegrasi secara daring (online), memungkinkan pengawasan dan transparansi yang lebih baik. Data yang terpusat memudahkan evaluasi, audit, serta perencanaan jangka panjang terkait pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Hendra menyebutkan bahwa sistem digital ini turut menekan potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi administrasi, baik di pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan visi KKP untuk menjadi institusi modern yang akuntabel dan transparan.
Sektor Perikanan Tangkap dan Budidaya Jadi Kontributor Utama
Dari total Rp 1,97 triliun yang tercatat, kontribusi terbesar datang dari sektor perikanan tangkap. Aktivitas kapal perikanan skala besar, termasuk kapal industri, menyumbang porsi signifikan dalam bentuk izin tangkap dan pajak hasil laut. Sementara itu, perikanan budidaya, seperti tambak udang dan ikan laut, juga menunjukkan peningkatan kontribusi seiring pertumbuhan ekspor komoditas hasil budidaya.
Sebagai informasi, Indonesia merupakan salah satu negara eksportir hasil laut terbesar di dunia. Produk seperti tuna, udang, cumi, dan kepiting menjadi primadona ekspor yang tidak hanya diminati di pasar Asia, tetapi juga Eropa dan Amerika Serikat.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski pencapaian PNBP sektor kelautan dan perikanan tahun ini cukup menggembirakan, KKP tidak ingin berpuas diri. Tantangan seperti ilegal fishing, perubahan iklim, serta kerusakan ekosistem laut masih menjadi ancaman yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat dan pelibatan semua pihak.
Hendra Yusran Siry menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan strategi baru agar potensi laut Indonesia dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satunya adalah mendorong investasi berkelanjutan, memperluas kawasan konservasi, dan meningkatkan kapasitas nelayan lokal melalui pelatihan dan pendampingan.
Kesimpulan
Peningkatan PNBP sektor kelautan dan perikanan hingga mencapai Rp 1,97 triliun menjadi bukti bahwa sumber daya laut Indonesia memiliki potensi ekonomi luar biasa jika dikelola secara bijak dan berkelanjutan. Kebijakan strategis, transformasi digital, dan sinergi antara pemerintah dengan pelaku industri menjadi kunci keberhasilan ini.
Ke depan, KKP diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan tren positif ini demi mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan ramah lingkungan.
